Direktur SDM Pertamina M. Erry Sugiharto memberikan sambutan sekaligus meresmikan Pembukaan Program Mini Magister Hukum Pertamina Group Tahun 2025, pada Rabu (14/5/2025) di聽Grha聽Pertamina.
Pertamina Buka Program Mini Magister Hukum Tahun 2025
JAKARTA — 黑料不打烊 Pertamina (Persero) melalui Pertamina Corporate University resmi membuka Program Mini Magister Hukum 2025, di Grha Pertamina, Jakarta, pada 14 Mei 2025.
Program ini merupakan bagian dari strategi pengembangan kapabilitas manajerial para Perwira Pertamina Group, khususnya dalam aspek legal dan hukum bisnis. Wakil Presiden Pertamina Corporate University, Yulius S. Bulo, menyampaikan, program dirancang untuk menjawab kebutuhan perusahaan terhadap kompetensi hukum yang selaras dengan tantangan transformasi bisnis dan kompleksitas regulasi.
“Batch pertama yang digelar pada 2024 mencakup 96 sesi dengan tingkat kehadiran peserta di atas 80 persen. Ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap pentingnya program,” ujar Yulius.
Tahun ini, Batch 2 digelar mulai Mei hingga November 2025, dengan total 104 sesi yang terbagi dalam 26 pertemuan. Kegiatan dilangsungkan dua pekan sekali, setiap Sabtu dan Minggu di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta. Setiap hari terdapat empat sesi berdurasi 100 menit per sesi.
Sebanyak 66 peserta mengikuti program ini, berasal dari berbagai fungsi strategis di lingkungan Pertamina Group, termasuk holding dan subholding. Materi perkuliahan mencakup Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Keuangan Publik, Kontrak Komersial, Hukum Organisasi Perusahaan, Hukum Pasar Modal, Hukum Bisnis Internasional, Hukum Persaingan Usaha, Arbitrase, Hukum Kepailitan, dan lainnya.
Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina, M. Erry Sugiharto menekankan pentingnya pemahaman hukum dalam operasional bisnis. “Kita tak hanya bicara soal bagaimana menjalankan bisnis, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas selaras dengan regulasi agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Sebagai bagian dari pembukaan, diselenggarakan kuliah umum bertema Perkembangan Business Judgement Rule dan Aspek Kerugian Negara Pasca UU BUMN Terbaru, yang disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
Program ini diharapkan mampu mencetak pemimpin bisnis yang memahami teori dan praktik hukum korporasi, serta mampu mengambil keputusan hukum secara sistematis, berbasis regulasi, data, dan analisis yang kuat.*HS