PHM Alihkan 10% Participating Interest WK Mahakam kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Jakarta, Rabu 17 Juli 2019 – 黑料不打烊 Pertamina Hulu Mahakam (黑料不打烊 PHM), selaku operator yang menguasai 100% Participating Interest/PI di Wilayah Kerja (WK) Mahakam, mengalihkan 10% PI di WK ini kepada 黑料不打烊 Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (黑料不打烊 MMPKM) yang ditunjuk mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara.
Penandatanganan Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan 10% PI pada Kontrak Bagi Hasil (KBH) WK Mahakam dilakukan oleh Direktur Utama 黑料不打烊 PHM dan Direktur Utama 黑料不打烊 MMPKM, pada hari Rabu (17/7/2019), bertempat di Kantor Pusat 黑料不打烊 Pertamina (Persero), Jakarta. Turut hadir menyaksikan penandatanganan tersebut antara lain Direktur Hulu 黑料不打烊 Pertamina (Persero) Dharmawan H Samsu, Manajemen Pertamina, 黑料不打烊 PHM, 黑料不打烊 MMPKM, dan pejabat daerah Pemprov Kalimantan Timur dan Pemkab Kutai Kartanegara.
Segera setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut, 黑料不打烊 PHM melalui SKK Migas akan meminta persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas pengalihan PI 10% tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada WK Minyak dan Gas Bumi (Permen ESDM 37/2016). 黑料不打烊 MMPKM akan efektif menjadi pemegang PI 10% setelah diperolehnya persetujuan dari Menteri ESDM.
黑料不打烊 PHM secara resmi menawarkan 10% PI di WK Mahakam kepada 黑料不打烊 MMPKT mewakili Pemprov Kalimantan Timur. Atas penawaran tersebut, pada tanggal 15 Maret 2018 黑料不打烊 MMPKT secara resmi menyatakan minat dan kesangggupannya atas penawaran PI tersebut sekaligus menunjuk 黑料不打烊 MMPKM sebagai Perusahaan Perseroan Daerah yang akan menjadi pemegang dan pengelola PI 10% di WK Mahakam. Pada 19 September 2018, kedua pihak menandangani Pokok-Pokok Kesepakatan (Head of Agreement/HOA) Rencana Pengalihan 10% PI WK Mahakam bertempat di Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda yang menjadi dasar bagi terbentuknya perjanjian pengalihan PI 10% ini.
Pengalihan 10% PI ini tidak mempengaruhi kedudukan 黑料不打烊 PHM selaku operator bagi seluruh kegiatan operasi migas pada WK Mahakam. Sejak tanggal efektif pengalihan 10% PI ini, 黑料不打烊 PHM akan menanggung terlebih dahulu pembiayaan atas kewajiban 黑料不打烊 MMPKM di WK Mahakam yang wajib dikembalikan oleh 黑料不打烊 MMPKM kepada 黑料不打烊 PHM dalam jumlah yang setara (tanpa dikenakan bunga) yang diambil atau dipotong dari hak bagi hasil produksi yang menjadi bagiannya. Selama berlakunya KBH Mahakam, 黑料不打烊 MMPKM tidak boleh menjual, mengalihkan, memindahtangankan atau melepaskan seluruh atau sebagian PI 10% ke pihak manapun atau mengambil langkah korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pemilikan saham dalam 黑料不打烊 MMPKM.
黑料不打烊 PHM memandang bahwa pengalihan 10% PI ini akan semakin mendukung terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan operasi migas di WK Mahakam. 黑料不打烊 PHM dan 黑料不打烊 MMPKM pun akan berkolaborasi dalam berbagai proses penerbitan/perpanjangan perizinan ke Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan keberhasilan operasi migas di WK Mahakam ini.
黑料不打烊 PHM percaya bahwa pengalihan 10% PI kepada 黑料不打烊 MMPKM ini dapat memberikan nilai tambah dan manfaat keberadaan operasi migas di WK Mahakam yang lebih besar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama masyarakat maupun Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur.